Jangan Lagi buat Kami Menunggu

Kini saya sudah mengetahui apa yang dirasakan masyarakat terhadap keputusan yang begitu lambat dibuat oleh presiden Joko Widodo, karena saya pribadi juga rakyat. Masalah yang terkatung-katung dengan dimensi yang begitu besar yang menyangkut kedudukan seseorang di lembaga tinggi penegakan hukum Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia kini boleh dikatakan sebagai institusi yatim piatu. Tak memiliki pucuk kepemimpian yang jelas tentu membuat lembaga yang satu ini kehilangan wibawanya. Sudah hampir satu bulan presiden menggantungi harapan atas nasib BG yang dicalonkan menjadi Kapolri. 

source : beritasatu.com

Masyarakat pun gigit jari menunggu apa yang hendak diputuskan oleh presiden. Masyarakat pun menilai sudah terlalu banyak pembisik yang ada dibalik Jokowi, sehingga keputusan pun dibuat dengan bimbang tanpa ada pendirian. Dengan alasan menunggu praperadilan Presiden menunda untuk bersikap menyoal status tersangka yang disematkan kepada BG. Masyarakat pun tak tahu lagi siapa yang benar dan siapa yang salah. Pemerintah selaku steering seharunya memberikan harapan yang berarti tanpa mengucapkan kata-kata "secepatnya" yang membuat masyarakat gundah gulana menanti keputusan tersebut. Ini tentu terkesan Presiden menimbang kepentingan kelompok atau golongannya terhadap status BG. Dilain pihak BG menyatakan sudah siap dan akan menghargai apapun yang ditetapkan oleh Presiden. Dengan putusan pengadilan atas gugatan praperadilan yang diajuka BG ke pengadilan Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa status tersangka yang disematkan kepada BG tidak sah dalam pandangan hukum, seharusnya presiden sudah mulai bersiap-siap untuk bersikap. Pertemuannya dengan jajaran pemerintahan di Istana Bogor ternyata tidak menyinggung sama sekali terhadap nasib BG. Padahal itu sudah janji "secepatnya".

Yang perlu diketahui, kini publik sudah cerdas dan bisa menyaring segala informasi yang didapatkannya. Yang jelas harapan masyarakat tetap kepada Jokowi sebagai Bapak dari seluruh masyarakat. Sebetulnya apapun yang diputuskan asal sesuai dengan hukum dan aspirasi masyarakat tidak ada dampak yang begitu bahaya bagi seorang presiden. Sebab kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jika presiden menghindar dari kepentingan golongan dan dengan tegas membuat keputusan yang memuaskan masyarakat Presiden akan dianggap sebagai pahlawan walau sedikit kesiangan. Ternyata keberaniannya menyelesaikan persoalan di kalangan elite untuk kepentingan golongan tak seberani penetapan kenaikan harga BBM yang dampaknya kepada masyarakat luas. Pak presiden jangan menunda lagi, dan jangan lagi katakan "secepatnya"