Ibarat Supir, Mobil dan Bengkel

source : nasional.news.viva.co.id

Belakangan ini kita banyak disuguhkan berita oleh media terkait isu kontroversial penetapan kapolri oleh presiden Joko Widodo. Ditetapkannya Komjen. Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK menjadikan pelantikan calon tunggal kapolri itu tak semulus yang dibayangkan. Hal ini pula yang membuat presiden Joko Widodo bingung menentukan sikap dan menyatakan menunggu keputusan praperadilan yang sedang berproses. Komjen Budi Gunawan yang sudah mengikuti proses fit and proper test bersama dengan komisi III DPR RI menyatakan lolos uji terhadap calon tunggal Kapolri tersebut. Desakan untuk tidak menggantungi nasib Komjen Budi Gunawan pun banyak dilontarkan masyarakat dan juga para anggota DPR terhadap presiden Joko Widodo. 

Dalam kasus ini, satu hal yang perlu kita ketahui ialah penetapan kapolri oleh presiden sepenuhnya merupakan hak prerogatif. Dalam opini saya apa yang disebut hak prerogatif tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. DPR sebagai penyelenggara fit and proper test pun dalam pemikiran saya tidak dapat memaksakan kehendak untuk terus meminta presiden melantik calon kapolri tersebut. Sekalipun lulus uji oleh DPR jika ada satu dua hal yang menjadi pertimbangan presiden untuk tidak melantiknya, itu bukan merupakan keanehan, sebab itu merupakan hak prerogatif presiden. 

Bagi saya, proses penyeleksian calon kapolri dapat dianalogikan antara supir, mobil, dan bengkel. Dalam hal ini supir ialah presiden, mobil ialah calon kapolri dan bengkel adalah DPR. Ketika supir membawa mobil ke bengkel untuk dilakukan pengecekan umpamanya, tentu bengkel akan melakukan pengecekan sebagaimana dimintakan oleh sang supir. Namun, apapun nanti keputusan bengkel antara layak pakai atau tidak layak pakai keputusan tetap ada di tangan supir. Karena supir tersebutlah yang nantinya akan mengendarai mobil tersebut dan patut menerima resiko jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini bengkel tidak dapat mengintervensi supir untuk menggunakan mobil ini atau tidak. Begitu juga menurut saya dengan penetapan dan pelantikan kapolri. Tak ubahnya, DPR hanyalah penentu kelayakan, yang menentukan tetaplah presiden karena yang menanggung resiko juga ialah presiden. Bukan yang lain.