Pertaruhan KPU

souce: kpukotapekalongan.com

Di masa penantian akan pengumuman pemenang pilpres 2014 yang akan diumumkan secara resmi oleh KPU tentu membuat kita penasaran. Beberapa hari yang lalu kita sudah menelan infomasi pro dan kontra di dalam hitung cepat pilpres. Secara ilmiah dan normal, kebanyakan lembaga survei menyatakan pemenangnya adalah pasangan nomor urut dua, Jokowi-JK. Namun demikian, banyak pihak meng-claim bahwa masyarakat harus menunggu hasil perhitungan resmi KPU yang akan diumumkan pada tanggal 22 Juli mendatang. Alih-alih ketidakpercayaan akan lembaga survei yang sudah merilis hasilnya. Namun kesepakatan itu tetap kita hargai, karena memang itu bagian dari perundang-undangan.

Beberapa hari setelah pilpres berlangsung, begitu banyak berita yang diberitakan oleh media menyangkut kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam rekapitulasi suara di berbagai daerah. Berbagai modus yang digunakan pelaku begitu masif di masa-masa menegangkan ini. Sehingga tidak dapat dipungkiri akan terjadi banyak konflik di masyarakat atas hal ini. Di dalam hal ini, KPU sebagai institusi yang melaksanakan pilpres harus benar-benar jujur dan netral. Jika tidak netral KPU akan menanggung akibat yang luar biasa. Bahkan, bisa jadi mendapatkan pengeroyokan masa apabila pembohongan publik dan kecurangan yang dilakukan KPU sering terjadi. Tantangan ini yang sedang menjadi tantangan berat bagi KPU. Sudah pasti hanya sebagian saja yang tidak netral, namun akibatnya semua akan kena batunya. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPU harus benar-benar menjaga integritasnya sebagai pelaksana, serta dapat menjaga seluruh petugas dilapangan dari kecurangan-kecurangan yang terindikasi. Bagaimanapun KPU akan tetap disorot oleh seluruh masyarakat. Menang-kalah adalah sebuah pertaruhan, yang paling penting adalah kejujuran dan transparansi politik tanpa adanya kepentingan kelompok yang dilaksanakan KPU. Siapapun yang akan menjadi presiden tidak menjadi persoalan. Yang menajadi persoalan adalah kebenaran atas pilihan rakyat Indonesia. Suara rakyat tidak boleh dipermainkan sekecil apapun. Karena suara rakyat merupakan mandat kepada para petinggi negara. Untuk mengawal proses rekapitulasi, masyarakat juga diperbolehkan secara terbuka menyaksikan langsung secara detail, untuk mengatasi kecurangan yang merugikan satu pihak.

"  Ini pertaruhan KPU, jika tidak jujur akan kena batunya "