Isu Kocok Ulang Kabinet

Belakangan ini isu terhangat pemberitaan media ialah masalah resufle kabinet atau pengocokan ulang kabinet dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dinamainya Kabinet Kerja. Dasar dari isu ini tentunya terkait dengan para menteri yang dinilai tidak memiliki prestasi selama enam bulan memimpin sebuah kementerian. Ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi terhadap Presiden Joko Widodo yang membuat isu ini begitu cepat muncul ke permukaan. Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan bahwasanya setiap hari setiap minggu dan setiap bulan kementerian di evaluasi. Ini berarti para menteri tidak bekerja sewenang-wenang melainkan tetap berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada Presiden. Menurut saya pribadi, dalam kurun waktu enam bulan ini masih sangat prematur menilai kinerja dari seorang menteri. Kementerian identik dengan kebijakan jangka panjang, walaupun memang ada kebijakan jangka pendek. Kementerian-kementerian di bidang ekonomi yang paling disoroti oleh publik. Terkait dengan kenaikan harga bahan pokok serta naik-turunnya harga BBM inilah yang menjadi hal mengapa para menteri yang duduk di bidang ekonomi dipertanyakan kapasitasnya. 

Resufle (pengocokan ulang) kabinet bagi saya sangat diperlukan. Itu wujud pengawasan yang dilakukan Presiden terhadap para menteri. Namun harus dilihat pula seberapa lama mereka sudah bekerja. Merubah dari hal yang buruk menjadi hal yang baik bukanlah pekerjaan yang membutuhkan waktu harian atau mingguan, tetapi bulanan bahkan tahunan. Yang terpenting segala sesuatu yang dilakukan terpantau dan berproses. Jika menteri hidupnya santai, datang ke kantor telat dan tidak melakukan apa-apa itu bisa langsung dipecat saja oleh presiden, jangan lagi gunakan istilah resufle. Semasih menteri itu berproses saya kira ini masih baik. 

Bagi presiden Joko Widodo yang terpenting saat ini ialah secara seksama menilai seberapa berproses para menteri yang ada di jajarannya. Menteri-menteri yang kurang berproses bisa saja diberi teguran dan saran terlebih dahulu. Masalah resufle saya kira itu harus ada tahapannya. Menteri-menteri yang kurang produktif harus ditegur dan diberi saran terlebih dahulu. Jika hal itu tidak mengubah situasi maka dapat dilakukan resufle. Resufle memang hak prioregatif presiden, tapi masyarakat harus bertindak sebagai komentator yang menjadi dasar presiden bertindak.